Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan keprihatinannya atas masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hingga 11 Maret 2026, baru 67,98 persen dari total wajib lapor yang telah menyampaikan LHKPN periodik tahun pelaporan 2025. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari 96.000 dari total 431.468 penyelenggara negara belum memenuhi kewajibannya.
Deadline Pelaporan dan Konsekuensi Keterlambatan
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menekankan pentingnya LHKPN sebagai instrumen untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Ia mengingatkan bahwa batas waktu pelaporan adalah 31 Maret 2026, dan seluruh penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaan mereka secara benar, lengkap, dan tepat waktu melalui laman elhkpn.kpk.go.id.
Kewajiban ini berlaku bagi berbagai pejabat publik, termasuk pimpinan lembaga negara, jajaran kabinet, pimpinan lembaga pemerintah dan nonstruktural, kepala daerah, hakim, direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara, seperti pimpinan dan anggota legislatif, pimpinan perguruan tinggi negeri, hingga staf khusus.
KPK akan melakukan verifikasi administratif terhadap setiap laporan yang masuk. Jika LHKPN dinyatakan lengkap, maka akan dipublikasikan sebagai wujud keterbukaan informasi publik. Namun, jika ditemukan ketidaklengkapan, penyelenggara negara wajib memperbaiki dan menyampaikan ulang laporan tersebut paling lambat 14 hari kalender sejak pemberitahuan.
LHKPN Sebagai Wujud Tanggung Jawab dan Komitmen Integritas
Kepatuhan terhadap LHKPN bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan juga wujud tanggung jawab pribadi sebagai penyelenggara negara. Lebih dari itu, kepatuhan ini mencerminkan komitmen kelembagaan dalam membangun integritas dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Masyarakat dapat mengakses LHKPN yang telah diverifikasi dan dipublikasikan melalui laman elhkpn.kpk.go.id, sebagai bentuk pengawasan publik.
Tantangan dan Upaya Peningkatan Kepatuhan LHKPN
Meskipun KPK telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan penyederhanaan proses pelaporan, tingkat kepatuhan LHKPN masih menjadi tantangan. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya kepatuhan antara lain kurangnya pemahaman tentang pentingnya LHKPN, kompleksitas pengisian formulir, serta kesadaran akan sanksi yang kurang.
KPK terus berupaya meningkatkan kepatuhan LHKPN melalui berbagai cara, termasuk:
- Sosialisasi Intensif: Meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai LHKPN kepada seluruh penyelenggara negara, baik secara langsung maupun melalui media massa.
- Penyederhanaan Proses Pelaporan: Mempermudah proses pengisian formulir LHKPN melalui sistem elektronik yang lebih user-friendly.
- Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan LHKPN dan memberikan sanksi tegas kepada penyelenggara negara yang tidak patuh.
- Pemanfaatan Teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk membantu proses verifikasi dan analisis LHKPN.
Implikasi Rendahnya Kepatuhan LHKPN
Rendahnya tingkat kepatuhan LHKPN dapat menimbulkan berbagai implikasi negatif, antara lain:
- Sulitnya Mencegah dan Memberantas Korupsi: LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam mencegah dan memberantas korupsi. Jika banyak penyelenggara negara tidak melaporkan kekayaannya, maka akan sulit untuk mendeteksi potensi tindak pidana korupsi.
- Menurunnya Kepercayaan Publik: Rendahnya kepatuhan LHKPN dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara dan lembaga pemerintahan.
- Lemahnya Akuntabilitas: LHKPN merupakan wujud akuntabilitas penyelenggara negara kepada publik. Jika LHKPN tidak dilaporkan dengan benar dan tepat waktu, maka akuntabilitas penyelenggara negara menjadi lemah.
Langkah Selanjutnya: Optimalkan Pengawasan dan Penegakan Hukum
KPK diharapkan dapat terus mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kepatuhan LHKPN. Langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan antara lain:
- Mempercepat Proses Verifikasi: Mempercepat proses verifikasi LHKPN agar dapat segera mendeteksi potensi ketidaksesuaian antara harta kekayaan yang dilaporkan dengan profil penghasilan penyelenggara negara.
- Menindak Tegas Pelanggaran: Menindak tegas penyelenggara negara yang terbukti melanggar ketentuan LHKPN, termasuk memberikan sanksi administratif maupun pidana.
- Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi Terkait: Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk memastikan kepatuhan LHKPN menjadi bagian dari penilaian kinerja penyelenggara negara.
Dengan upaya yang lebih serius dan terkoordinasi, diharapkan tingkat kepatuhan LHKPN dapat meningkat secara signifikan, sehingga dapat memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
