Jakarta – Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, yang digagas sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat desa, kini memperluas perannya dengan menghadirkan pos pengaduan khusus bagi perempuan dan anak. Inisiatif ini diumumkan oleh Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, menandai langkah signifikan dalam upaya perlindungan kelompok rentan di wilayah pedesaan.
Setiap gerai atau klinik Kopdes Merah Putih akan menyediakan ruang khusus yang berfungsi sebagai pos pengaduan. Langkah ini dipandang sebagai bentuk afirmatif pemerintah untuk melindungi kepentingan perempuan dan anak-anak di tingkat daerah, desa, dan kelurahan.
Pertemuan antara Menkop Ferry Juliantono dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, pada Selasa (31/3/2026), menjadi momentum penting dalam merealisasikan kolaborasi ini. Pertemuan tersebut membahas strategi penguatan peran perempuan dan perlindungan sosial di tingkat akar rumput.
Memperluas Akses Layanan Perlindungan
Menkop Ferry Juliantono menekankan bahwa kehadiran pos pengaduan ini krusial untuk mendekatkan akses layanan perlindungan kepada masyarakat. Selama ini, akses terhadap layanan perlindungan, khususnya di wilayah pedesaan, masih menjadi tantangan tersendiri. Jarak tempuh yang jauh ke pusat kota atau kabupaten seringkali menjadi kendala bagi korban kekerasan untuk melaporkan kasusnya.
Dengan adanya pos pengaduan di Kopdes Merah Putih, diharapkan masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, dapat lebih mudah mengakses layanan yang dibutuhkan. Keberadaan pos ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Sinergi Program: Penguatan Ekonomi dan Perlindungan Sosial
Kerja sama antara Kemenkop dan Kementerian PPPA tidak hanya berfokus pada aspek perlindungan, tetapi juga pada penguatan ekonomi perempuan. Program Kopdes Merah Putih akan diintegrasikan dengan program Ruang Bersama Indonesia, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di desa secara kolektif, mulai dari ekonomi, kesehatan, hingga ketahanan pangan.
Menkop Ferry Juliantono juga menyatakan komitmennya untuk mendorong kelompok perempuan produktif binaan Kementerian PPPA untuk bertransformasi menjadi koperasi. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa pendampingan, tetapi juga pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
Partisipasi aktif perempuan di desa dan kelurahan dalam Kopdes Merah Putih serta perkoperasian lainnya juga menjadi fokus utama dalam kerja sama ini. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memperkuat posisi perempuan di masyarakat.
Respon Positif dan Langkah Awal Implementasi
Menteri PPPA Arifah Fauzi menyambut baik rencana penyediaan pos pengaduan di gerai koperasi. Ia menilai langkah ini sangat strategis untuk mendekatkan layanan pencegahan kekerasan dengan masyarakat di desa. Arifah Fauzi juga menyoroti bahwa unit pelaksana teknis daerah (UPTD) saat ini baru tersedia di kota/kabupaten, sehingga keberadaan pos pengaduan di Kopdes Merah Putih akan sangat membantu masyarakat di pedesaan.
Kolaborasi ini dipandang sejalan dengan program Ruang Bersama Indonesia yang bertujuan menyelesaikan berbagai persoalan desa secara kolektif. Sebagai langkah awal, kedua kementerian sepakat untuk segera menjalankan proyek percontohan di sejumlah daerah tanpa menunggu rampungnya nota kesepahaman (MoU). Daerah yang memiliki koperasi desa yang sudah berjalan dan gerakan perempuan yang aktif akan menjadi prioritas dalam proyek percontohan ini.
Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa. Dengan sinergi antara penguatan ekonomi dan perlindungan sosial, diharapkan kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat secara berkelanjutan.
