Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menyampaikan seruan mendesak untuk aksi nyata dalam pelucutan senjata multilateral di tengah kekhawatiran global yang meningkat. Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, pada Senin (23/2), menyoroti komitmen Indonesia terhadap perdamaian dan keamanan internasional melalui pelucutan senjata.
Kemunduran Pelucutan Senjata Global
Retno Marsudi menekankan bahwa situasi global saat ini jauh lebih berbahaya dan terpolarisasi dibandingkan sebelumnya. Pergeseran ke pendekatan defensif oleh banyak negara, serta tekanan yang meningkat pada hukum internasional dan lembaga multilateral, menjadi perhatian utama. Ia menyebutkan bahwa lanskap pelucutan senjata global tidak hanya stagnan, tetapi justru mengalami kemunduran yang signifikan.
"Lebih dari 12.000 hulu ledak masih ada. Program modernisasi terus berjalan, persenjataan diperluas, dan retorika nuklir semakin sering terdengar, yang sangat mengkhawatirkan," ujarnya.
Kekhawatiran Terhadap Perjanjian START Baru
Salah satu perkembangan yang sangat mengkhawatirkan adalah berakhirnya Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru (New START) antara Amerika Serikat dan Rusia. Perjanjian ini, yang merupakan satu-satunya perjanjian yang tersisa untuk membatasi senjata nuklir antara kedua negara adidaya tersebut, kini telah berakhir.
"Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, tidak ada batasan yang disepakati atas kekuatan nuklir strategis mereka," tegas Retno Marsudi. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang lebih besar dan meningkatkan risiko perlombaan senjata nuklir. Perjanjian START Baru, yang mulai berlaku pada tahun 2011, membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dapat dimiliki oleh AS dan Rusia. Kegagalan untuk memperpanjang atau mengganti perjanjian ini menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas global.
Tantangan Teknologi Baru
Selain ancaman senjata nuklir tradisional, Retno Marsudi juga menyoroti perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), kemampuan siber, dan eksplorasi ruang angkasa. Perkembangan ini, menurutnya, menambah risiko eskalasi konflik tanpa adanya pengaman yang jelas.
"Upaya pelucutan senjata multilateral harus sejalan dengan realitas ini," katanya. Integrasi AI ke dalam sistem persenjataan, misalnya, dapat mempercepat pengambilan keputusan dalam situasi konflik, meningkatkan risiko kesalahan dan eskalasi yang tidak disengaja. Demikian pula, kemampuan siber dapat digunakan untuk menyerang infrastruktur penting, memicu konflik yang dapat dengan cepat menyebar ke domain fisik.
Peran Indonesia di Dewan HAM PBB
Sidang ke-61 Dewan HAM PBB menandai tonggak penting bagi Indonesia, karena dipimpin oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, sejak badan tersebut dibentuk pada tahun 2006. Selama kepemimpinan Indonesia, sejumlah isu tematis akan diangkat, termasuk pencegahan sunat perempuan, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak.
Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB memberikan kesempatan strategis untuk mempromosikan agenda perdamaian dan keamanan, serta mendorong tindakan nyata dalam pelucutan senjata. Indonesia memiliki rekam jejak yang kuat dalam diplomasi multilateral dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mencapai dunia yang lebih aman dan damai.
Langkah Selanjutnya dan Harapan Indonesia
Indonesia terus menyerukan kepada semua negara untuk berkomitmen pada pelucutan senjata multilateral dan untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi ancaman senjata pemusnah massal. Hal ini termasuk memperkuat perjanjian internasional yang ada, menegosiasikan perjanjian baru, dan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam persenjataan.
Pemerintah Indonesia berharap bahwa seruan ini akan didengar oleh komunitas internasional dan bahwa akan ada tindakan nyata untuk mewujudkan dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya. Masa depan perdamaian dan keamanan global bergantung pada kemauan dan kemampuan negara-negara untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan ini.
